mail.narotama.ac.id

hukumpt.narotama.ac.id

Hukum Perguruan Tinggi » Blog Archive » Surat Edaran tentang Penghentian Sementara (Moratorium) Pendirian dan Perubahan Bentuk Perguruan Tinggi, serta Pembukaan Program Studi Baru

http://hukumpt.narotama.ac.id/2012/08/14/surat-edaran-tentang-penghentian-sementara-moratorium-pendirian-dan-perubahan-bentuk-perguruan-tinggi-serta-pembukaan-program-studi-baru

Surat Edaran tentang Penghentian Sementara (Moratorium) Pendirian dan Perubahan Bentuk Perguruan Tinggi, serta Pembukaan Program Studi Baru. August 14th, 2012 by admin Posted in Artikel. Oleh Irma Gitawati - http:/ www.dikti.go.id/? Nomor     :  1061/E/T/2012. Tanggal    :  9 Agustus 2012. Lampiran  : –. Perihal     : Penghentian sementara (moratorium) pendirian dan perubahan bentuk perguruan tinggi, serta pembukaan program studi baru. Koordinator Kopertis Wilayah I-XII.

hukumpt.narotama.ac.id

Hukum Perguruan Tinggi » UU

http://hukumpt.narotama.ac.id/undang-undang

Undang – Undang:. 16 Tahun 2001 :Yayasan. Pendidikan Tinggi dan Penjelasannya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 dan penjelasannya ( situs asli. 20 Tahun 2003 :Sistem Pendidikan Nasional dan Penjelasannya. 08 Tahun 1974 : Pokok-Pokok Kepegawaian. 28 tahun 2004 : Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. 43 tahun 1999 : Perubahan atas UU No. 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. 02 Tahun 2010 : Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran.

hukumpt.narotama.ac.id

Hukum Perguruan Tinggi » Permen

http://hukumpt.narotama.ac.id/permen

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional:. 6 Tahun 2010 : Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. 22 Tahun 2011 : Terbitan Berkala Ilmiah. 42 Tahun 2009 : Standar Pengelola Kursus. 41 Tahun 2009 : Standar Pembimbing pada Kursus dan Pelatihan. 27 Tahun 2008 : Standar kualifikasi akademik dan kompentensi Konselor. 47 Tahun 2009 : Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen. 19 Tahun 2008 : Sertifikasi dosen dibatalkan oleh Permendiknas 47 Tahun 2009. 8 Tahun 2009 : Program Pendidikan Profesi Guru Pra Jabatan. 32 Tah...

hukumpt.narotama.ac.id

Hukum Perguruan Tinggi » Kurikulum PT

http://hukumpt.narotama.ac.id/kurikulum-pt

UU No 8 Tahun 1974 : Pokok-Pokok Kepegawaian. 46 Tahun 2011 : Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil. Perka BKN No. 20 Tahun 2011 : Pedoman Penghitungan Tunjangan Kinerja PNS. Acuan Baku Minimal Mutu Penyelenggaraan Program Studi. Contoh kontrak kuliah KBK. Contoh kurikulum FE UB. Contoh Kisi-kisi soal, untuk Evaluasi Berbasis KBK. Deskripsi Mata Kuliah Manajemen. Indikator Kriteria Perkuliahan yang Aktif  Berbasis KBK. KBK dan Daya Dukungnya. SE Kajian KBK PT. Silabus – Lengkap Gabungan.

hukumpt.narotama.ac.id

Hukum Perguruan Tinggi » Blog Archive » Paparan Presiden RI mengenai Perkembangan Tanah Air kepada Kalangan Diplomatik di Indonesia

http://hukumpt.narotama.ac.id/2012/02/17/paparan-presiden-ri-mengenai-perkembangan-tanah-air-kepada-kalangan-diplomatik-di-indonesia

Paparan Presiden RI mengenai Perkembangan Tanah Air kepada Kalangan Diplomatik di Indonesia. February 17th, 2012 by admin Posted in -. TRANSKRIPÂ PAPARAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIAÂ MENGENAIÂ PERKEMBANGAN TAHAN AIR. KEPADA KALANGAN DIPLOMATIK DI INDONESIA. RUANG BENDERA, KEMENTERIAN LUAR NEGERI. Assalamuâ alaikum warahmatullahi wabarakatuh,. Salam sejahtera untuk kita semua,. Yang Mulia para Duta Besar dan Kepala Perwakilan negara-negara sahabat serta Pimpinan organisasi-organisasi internasional,. Perte...

hukumpt.narotama.ac.id

Hukum Perguruan Tinggi » Kepres

http://hukumpt.narotama.ac.id/kepres

Keputusan Presiden Republik Indonesia:. 87 tahun 1999 : Jabatan Fungsional Rumpun Ilmu. 93 Tahun 1999 : Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Menjadi Universitas. 80 Tahun 2003 : Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah.

fh.narotama.ac.id

FHUNARO | Fakultas Hukum Universitas Narotama

http://fh.narotama.ac.id/index.php

Program Studi Ilmu Hukum. INDEF : Dunia Usaha dan Investor Butuh Kepastian Hukum. Kepastian hukum mutlak diperlukan oleh pelaku bisnis. Beberapa . OJK Siapkan Aturan untuk Kredit Online. Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Nonbank Otoritas Jasa . Menguji Argumen Ahok soal Dasar Hukum Reklamasi Pantai Utara Jakarta. JAKARTA, KOMPAS.com - Proyek reklamasi 17 pulau di . KPK Pelajari Nama-Nama di Panama Papers. Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK)akan mempelajari Dokumen Panama atau Panama . Kepastian ...

hukumpt.narotama.ac.id

Hukum Perguruan Tinggi » Blog Archive » Instruksi Presiden dan Peraturan Presiden Dalam Hierarkhi Perundangan-Undangan

http://hukumpt.narotama.ac.id/2012/02/17/instruksi-presiden-dan-peraturan-presiden-dalam-hierarkhi-perundangan-undangan

Instruksi Presiden dan Peraturan Presiden Dalam Hierarkhi Perundangan-Undangan. February 17th, 2012 by admin Posted in -. Menurut Pasal 3 ayat (6) Ketetapan MPR No. III/ MPR/ 2000, Keputusan presiden adalah keputusan yang. Produk hukum lembaga kepresidenan yach …. Untuk menjawab dan coba menjelaskan produk-produk hukum lembaga kePresidenan mungkin harus dipahami hal-hal sebagai berikut :. Secara umum kewenangan Presiden berdasarkan UUD 1945 terbagi atas beberapa kewenangan seperti :. D Kewenangan bersif...