pemburuonline.com
Tiga Balon Cabup Cawabup Lengkapi Berkas Pendaftaran | Redaksi Pemburu | Investigasi, Politik, Hukum & Kriminal
http://www.pemburuonline.com/2015/08/tiga-balon-cabup-cawabup-lengkapi.html
Redaksi Pemburu Investigasi, Politik, Hukum and Kriminal. Tiga Balon Cabup Cawabup Lengkapi Berkas Pendaftaran. Tiga Balon Cabup Cawabup Lengkapi Berkas Pendaftaran. Tiga pasangan calon bupati dan wakil bupati Sidoarjo sudah melengkapi berkas pendaftaran yang sebelumnya kurang. Catur salah satu tim Pamenangan Calon Bupati H. MG. Hadi Sutjipto SH, MM dan Calon Wakil Bupati H. Abdul Kolik, menegaskan pihaknya telah melengkapi persyaratan administrasi yang sesuai ketentuan Undang-Undang. 8220;Surat keterang...
pemburuonline.com
Koalisi Majapahit Siap Gugat KPU dan Bawaslu RI | Redaksi Pemburu | Investigasi, Politik, Hukum & Kriminal
http://www.pemburuonline.com/2015/08/koalisi-majapahit-siap-gugat-kpu-dan.html
Redaksi Pemburu Investigasi, Politik, Hukum and Kriminal. Koalisi Majapahit Siap Gugat KPU dan Bawaslu RI. Koalisi Majapahit Siap Gugat KPU dan Bawaslu RI. Koalisi Majapahit di Surabaya akan menggugat Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI ke Pengadilan atas keluarnya Surat Keputusan (SK) perpanjangan pendaftaran di 7 Pilkada di Indonesia. Perpanjangan pendaftaran calon dari parpol dibuka kembali pada Minggu (9/8/2015) besok hingga Selasa (11/8/2015). Gugatan ke pengadilan ...
pemburuonline.com
Pedoman Media Siber | | Redaksi Pemburu | Investigasi, Politik, Hukum & Kriminal
http://www.pemburuonline.com/p/pedoman-media-siber.html
Redaksi Pemburu Investigasi, Politik, Hukum and Kriminal. Kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers. Isi Buatan Pengguna ( User Generated Content. Verifikasi dan keberimbangan berita. Berita yang dapat merugikan pihak lai...
pemburuonline.com
Terduga Pelaku Kasus Pencabulan Diperiksa Dengan Lie Detector | Redaksi Pemburu | Investigasi, Politik, Hukum & Kriminal
http://www.pemburuonline.com/2015/08/terduga-pelaku-kasus-pencabulan.html
Redaksi Pemburu Investigasi, Politik, Hukum and Kriminal. Terduga Pelaku Kasus Pencabulan Diperiksa Dengan Lie Detector. Terduga Pelaku Kasus Pencabulan Diperiksa Dengan Lie Detector. M yang diduga melakukan pencabulan 2 mantan siswa SD Anugrah Sidoarjo, Jum,at (07/08/2015) diperiksa Polisi. M mengenakan baju lengan pendek bermotif kotak-kotak warna coklat dangan celana panjang hitam, dikawal oleh petugas Inafis kemudian memasuki ruang PPA Polres Sidoarjo. Sementara terhadap korban yang masih anak-anak k...
pemburuonline.com
Jawaban Usulan DPRD Sampang atas Plt Bupati | Redaksi Pemburu | Investigasi, Politik, Hukum & Kriminal
http://www.pemburuonline.com/2015/08/jawaban-usulan-dprd-sampang-atas-plt.html
Redaksi Pemburu Investigasi, Politik, Hukum and Kriminal. Jawaban Usulan DPRD Sampang atas Plt Bupati. Jawaban Usulan DPRD Sampang atas Plt Bupati. Surat usulan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang kepada Gubernur Jawa Timur yang berisi meminta segera menunjuk Pelaksana tugas (Plt) Bupati Sampang H.A Fannan Hasib, sudah mendapat balasan dari Gubernur Jawa Timur. Sekedar diketahui, usulan Plt Bupati Sampang di kirim oleh DPRD setempat kepada Gubernur Jawa Timur pada tanggal 1 Juli ...
pemburuonline.com
Gerindra Tolak Wacana Parpol Tak Usung Calon Diberi Sanksi | Redaksi Pemburu | Investigasi, Politik, Hukum & Kriminal
http://www.pemburuonline.com/2015/08/gerindra-tolak-wacana-parpol-tak-usung.html
Redaksi Pemburu Investigasi, Politik, Hukum and Kriminal. Gerindra Tolak Wacana Parpol Tak Usung Calon Diberi Sanksi. Gerindra Tolak Wacana Parpol Tak Usung Calon Diberi Sanksi. Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengaku keberatan terhadap usulan pemberian hukuman bagi partai politik yang tidak mengusulkan calon dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2015. Partai politik enggak mengusung calon masa dikenain sanksi? Sebagai informasi, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo pernah mengusulkan agar parpol ya...
pemburuonline.com
Kantor Polisi Surabaya, Alamat & Nomor Telepon | Redaksi Pemburu | Investigasi, Politik, Hukum & Kriminal
http://www.pemburuonline.com/p/kantor-polisi-surabaya-alamat-nomor.html
Redaksi Pemburu Investigasi, Politik, Hukum and Kriminal. Kantor Polisi Surabaya, Alamat and Nomor Telepon. Alamat Jl. Ahmad Yani, Surabaya Nomor Telepon: 031 8280748. Alamat Jl. Sikatan 1, Surabaya Nomor Telepon: 031 3523927. Polres Pelabuhan Tanjung Perak;. Alamat Jl. Kalianget 1, Surabaya Nomor Telepon: 031 3293023. Polsekta Simokerto ;. Alamat Jl. Ngaglik 87 Surabaya Nomor Telepon: 031 3765505. Alamat Jl. Nambangan 07, Surabaya Nomor Telepon: 031 3813011. Polsekta Sukolilo ;. Polsekta Gubeng ;. Alama...
pemburuonline.com
Anggota Kodim 0826 Pamekasan Bantu Warga Kesulitan Air | Redaksi Pemburu | Investigasi, Politik, Hukum & Kriminal
http://www.pemburuonline.com/2015/08/anggota-kodim-0826-pamekasan-bantu.html
Redaksi Pemburu Investigasi, Politik, Hukum and Kriminal. Anggota Kodim 0826 Pamekasan Bantu Warga Kesulitan Air. Anggota Kodim 0826 Pamekasan Bantu Warga Kesulitan Air. Musim kemarau yang mengakibatkan kekeringan mulai melanda sejumlah titik di wilayah yang identik dengan slogan Bumi Gerbang Salam. Salah satunya di Desa Palengaan Laok, Kecamatan Palengaan. Sementara salah satu petani asal desa setempat, Mustowir mengatakan, pihaknya harus mengalirkan air dari embung yang ada untuk disimpan di penampunga...
pemburuonline.com
Mahfud MD: Pasal Penghinaan Presiden Bisa Dipatahkan MK | Redaksi Pemburu | Investigasi, Politik, Hukum & Kriminal
http://www.pemburuonline.com/2015/08/mahfud-md-pasal-penghinaan-presiden.html
Redaksi Pemburu Investigasi, Politik, Hukum and Kriminal. Mahfud MD: Pasal Penghinaan Presiden Bisa Dipatahkan MK. Mahfud MD: Pasal Penghinaan Presiden Bisa Dipatahkan MK. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menyayangkan sikap Presiden Jokowi melalui Menkumham Yasonna Laoly yang ngotot memasukan pasal penghinaan presiden ke revisi UU KUHP. Pasal penghinaan presiden seharusnya tidak diajukan kembali kan sudah ditolak (MK)," ujar Mahfud ditemui di Penang Bistro, Jakarta Pusat, Sabtu (8/8/2015).
