hukumperbankan.blogspot.com
hukum dan perbankan online: Februari 2010
http://hukumperbankan.blogspot.com/2010_02_01_archive.html
Kamis, 04 Februari 2010. Pengajuan Memori Banding dalam Perkara Perdata. ADasar Hukum dan Tentang Banding. Upaya hukum banding diadakan oleh pembuat undang-undang karena dikhawatirkan bahwa hakim yang adalah manusia biasa membuat kesalahan dalam menjatuhkan keputusan. Karena itu dibuka kemungkinan bagi orang yang dikalahkan untuk mengajukan permohonan banding kepada pengadilan tinggi. Syarat untuk dapat dimintakan banding bagi perkara yang telah diputus oleh pengadilan dapat dilihat dalam pasal 6 UU No&#...
hukumperbankan.blogspot.com
hukum dan perbankan online: Kebijakan Baru Bank Indonesia dalam Membatasi KPR dan KKB
http://hukumperbankan.blogspot.com/2012/05/kebijakan-baru-bank-indonesia-dalam.html
Jumat, 04 Mei 2012. Kebijakan Baru Bank Indonesia dalam Membatasi KPR dan KKB. Bank Indonesia (BI) menyatakan, aturan Loan To Value (LTV) Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Down Payment (DP) Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) sudah disiapkan sejak lama. Bank sentral menilai saat ini adalah momen yang tepat dalam penerapannya. Kalau dilihat kecepatan perkembangan ekonomi, kemungkinan perlambatan itu ada. Tapi, bagaimana pun juga harus ada keberanian untuk dimulai sekarang. Rasio LTV adalah angka rasio antara n...
hukumperbankan.blogspot.com
hukum dan perbankan online: Mei 2012
http://hukumperbankan.blogspot.com/2012_05_01_archive.html
Rabu, 09 Mei 2012. Alamat Kantor Pusat Seluruh Bank di Indonesia. Untuk rekan-rekan yang mencari alamat kantor pusat seluruh Bank yang ada di Indoneisa, berikut dibawah ini disanmpaikan alamat alamat kantor pusat seluruh Bank yang ada di Indonesia :. PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK GEDUNG BNI JL.JEND.SUDIRMAN KAV 1 JAKARTA 10220 021-2511946. PT BANK RAKYAT INDONESIA BRI. PERSERO), TBK. JL.JEND SUDIRMAN KAV 44-46 JAKARTA 021-2510244, 2510254. PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) GEDUNG MENARA BTN.
hukumperbankan.blogspot.com
hukum dan perbankan online: Hak Tanggungan
http://hukumperbankan.blogspot.com/2012/05/hak-tanggungan.html
Selasa, 08 Mei 2012. Pada hakikatnya merupakan hak jaminan atas tanah. Hak ini akan dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud dalam UU No. 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Penggunaan Hak tanggungan, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu. Hak Tanggungan bisa juga dipergunakan untuk pelunasan utang tertentu, serta memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain. Kemudian apabi...
hukumperbankan.blogspot.com
hukum dan perbankan online: PERATURAN BANK INDONESIA NO. 13/2/PBI/2011 TENTANG PELAKSANAAN FUNGSI KEPATUHAN BANK UMUM
http://hukumperbankan.blogspot.com/2012/05/peraturan-bank-indonesia-no-132pbi2011.html
Selasa, 08 Mei 2012. PERATURAN BANK INDONESIA NO. 13/2/PBI/2011 TENTANG PELAKSANAAN FUNGSI KEPATUHAN BANK UMUM. PELAKSANAAN FUNGSI KEPATUHAN BANK UMUM. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. GUBERNUR BANK INDONESIA,. Bahwa kompleksitas kegiatan usaha bank semakin meningkat sejalan dengan perkembangan teknologi informasi, globalisasi, dan integrasi pasar keuangan;. Bahwa untuk memitigasi risiko kegiatan usaha bank diperlukan berbagai upaya baik yang bersifat preventif. Bahwa upaya yang bersifat. Undang-Undang...
hukumperbankan.blogspot.com
hukum dan perbankan online: Syarat Kartu Kredit Diperketat Sesuai Dengan PBI Yang Baru
http://hukumperbankan.blogspot.com/2012/05/syarat-kartu-kredit-diperketat-sesuai.html
Jumat, 04 Mei 2012. Syarat Kartu Kredit Diperketat Sesuai Dengan PBI Yang Baru. Setelah sempat heboh kasus tunggakan kartu kredit yang membuat nyawa Irzen Octa melayang, Bank Indonesia (BI) akhirnya resmi menyelesaikan Peraturan Bank Indonesia (PBI) mengenai pengetatan aturan penggunaan kartu kredit bagi nasabah. Ketua Perhimpunan Bank-Bank Nasional (Perbanas) Sigit Pramono menyatakan tidak keberatan dengan aturan BI mengenai APMK ini. Menurut Sigit, aturan ini tidak akan mengurangi pendaapatan indus...
hukumperbankan.blogspot.com
hukum dan perbankan online: Sejarah dan Pengertian Kartu Kredit
http://hukumperbankan.blogspot.com/2008/12/sejarah-dan-pengertian-kartu-kredit.html
Selasa, 30 Desember 2008. Sejarah dan Pengertian Kartu Kredit. Dalam Expert Dictionary didefinisikan: ”kartu yang dikeluarkan oleh pihak bank dan sejenisnya untuk memungkinkan pembawanya membeli barang-barang yang dibutuhkannya secara hutang. Konsep penggunaan kartu dalam transaksi perbankan ternyata telah dikenal lebih dari 67 tahun yang lalu. Meski demikian, muatan teknologi tinggi baru dapat muncul sekitar dekade 1970-an. Berikut ini sejarah perkembangan layanan kartu kredit yang ada di dunia :. Tahun...
hukumperbankan.blogspot.com
hukum dan perbankan online: Pengertian Rahasia Bank dan Ancaman Tindak Pidana
http://hukumperbankan.blogspot.com/2008/12/pengertian-rahasia-bank-dan-ancaman.html
Selasa, 23 Desember 2008. Pengertian Rahasia Bank dan Ancaman Tindak Pidana. Pengertian Rahasia Bank sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 28 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut:. Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai Nasabah. Pasal 40 ayat (1) dari Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 mewajibkan Bank untuk menjaga rahasia Bank, yaitu berbunyi sebagai berikut:. Daripada “Simpanannya”. Dibeberapa negara memang lingkup dari rahasia b...
hukumperbankan.blogspot.com
hukum dan perbankan online: Juni 2009
http://hukumperbankan.blogspot.com/2009_06_01_archive.html
Jumat, 26 Juni 2009. Perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian yang dibentuk karena pihak yang satu telah mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak kebendaan dan pihak yang lain. Bersedia untuk membayar harga yang diperjanjikan (Pasal 1457 KUHPerdata). Obyek dari perjanjian jual beli adalah barang-barang tertentu yang dapat ditentukan wujud dan jumlahnya serta tidak dilarang menurut hukum yang berlaku untuk diperjualbelikan. Walau telah dilindungi pasal-pasal dalam KUHP, para pihak dalam hal melakukan...
hukumperbankan.blogspot.com
hukum dan perbankan online: April 2009
http://hukumperbankan.blogspot.com/2009_04_01_archive.html
Kamis, 23 April 2009. UU Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) Peredam Huru-Hara di Sektor Keuangan. UU JPSK kembali diajukan pemerintah medio Januari lalu dalam bentuk RUU. Meski pasal mengenai imunitas hukum telah dihapus, kekebalan tetap melekat pada Menkeu dan pejabat KSSK yang lain. Mengapa? Ditolaknya pengajuan Perpu JPSK menjadi UU oleh DPR sangat disayangkan beberapa praktisi di sekor keuangan, khususnya perbankan. Pasalnya, komite ini sebenarnya menjadi suatu kebutuhan yang tidak bisa ditaw...