theindonesiawatch.blogspot.com
The Indonesia Watch: Oktober 1977
http://theindonesiawatch.blogspot.com/1977_10_01_archive.html
Minggu, 30 Oktober 1977. Komunitas untuk Indonesia Satu. Yudhoyono Sebut Lima Kriteria Calon Wapres. 7 tahun yang lalu. Jaringan LSM untuk Indonesia. Pencekalan Sjamsul Nursalim Menimbulkan Ketidakpastian Hukum. 8 tahun yang lalu. Komisaris BUMN hanya Pajangan. 8 tahun yang lalu. KONTAK PERSON : Furqon Karim. WEBSITE : theindonesiawatch.blogspot.com. EMAIL : indonesiawatch@yahoo.com. Member Group of The Indonesia Watch. Komunitas Pemantau Telekomunikasi Indonesia. Free shoutbox @ ShoutMix.
theindonesiawatch.blogspot.com
The Indonesia Watch: November 2007
http://theindonesiawatch.blogspot.com/2007_11_01_archive.html
Jumat, 30 November 2007. Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung Harus Mendorong Tegaknya Hukum Bisnis. Dalam catatan Todung, setidaknya ada beberapa kejanggalan keputusan yang dilakukan oleh hakim di PN tersebut yang sangat kontradiktif. Pertama,. Dalam putusan itu di satu sisi hakim menyatakan bahwa keluarga Salim telah melanggar ketentuan dalam Master Settlemenet and Acquisition Agreement. MSAA) mengenai asset-aset yang diserahkan harus bersih (free and clear). Dalam putusannya kedua PN tersebut juga menya...
theindonesiawatch.blogspot.com
The Indonesia Watch: Juni 2008
http://theindonesiawatch.blogspot.com/2008_06_01_archive.html
Selasa, 24 Juni 2008. SBY Desak Pemulihan Harga Diri Kejagung. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mendesak pembenahan Kejaksaan Agung secara tepat terkait kasus dugaan suap yang menyeret petinggi-petinggi Kejaksaan Agung. Pembenahan di tubuh Gedung Bundar ini untuk mengembalikkan citra dan harga diri Kejaksaan Agung di masa mendatang. Hendarman orang yang profesional dan bekerja keras. Dan beliau betul-betul berkeinginan untuk membenahi dan membersihkan Kejaksaan Agung," ujar Andi. Desakan agar Jaksa Agun...
theindonesiawatch.blogspot.com
The Indonesia Watch: Presiden SBY Harus Tegur Jaksa Agung
http://theindonesiawatch.blogspot.com/2008/06/presiden-sby-harus-tegur-jaksa-agung.html
Selasa, 17 Juni 2008. Presiden SBY Harus Tegur Jaksa Agung. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dinilai terlalu lemah menyikapi skandal Arthalita Suryani (Ayin) yang melibatkan para pejabat Kejaksaan Agung. Seharusnya, SBY menegur Jaksa Agung Hendarman Supandji sekaligus meminta pertanggungjawabannya mengenai kasus yang jelas-jelas melibatkan anak buahnya tersebut. Selanjutnya, agar Presiden SBY lebih tegas dalam memilih Jaksa Agung, jangan hanya memilih sosok yang tegas dan berwibawa, tetapi pilih j...
theindonesiawatch.blogspot.com
The Indonesia Watch: SBY Didesak Copot Hendarman Supandji
http://theindonesiawatch.blogspot.com/2008/06/sby-didesak-copot-hendarman-supandji.html
Minggu, 15 Juni 2008. SBY Didesak Copot Hendarman Supandji. Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Laode Ida mendesak Prisiden SBY mencopot Jaksa Agung Hendarman Supandji yang dinilai sudah tidak mampu memimpin jajaran kejaksaan untuk menegakkan hukum. Desakan ini berawal dari pemutaran rekaman percakapan antara Artalyta Suryani dengan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jampidum) Untung Udji Santoso di pengadilan Tipikor beberapa waktu lalu. Komunitas untuk Indonesia Satu. Pencekalan Sjam...
roniemy.blogspot.com
Roni Efendi's Blog
http://roniemy.blogspot.com/2010/06/wabah-korupsi-indonesia-otonomi-daerah.html
Berfikir Lebih Dalam,Melihat Lebih Luas". Rabu, 09 Juni 2010. 8220;Wabah Korupsi Indonesia”*. Sejak tahun 2002 lalu telah terjadi gelombang pengungkapan kasus dugaan korupsi DPRD di berbagai daerah berawal dari maraknya pemberitaan tentang korupsi DPRD propinsi Sumatera Barat dan menjalar ke berbagai wilayah lain seperti Sulawesi Tenggara, Kalimantan Barat, Lampung dan kemudian hampir merata di berbagai wilayah Indonesia lainnya.Belakangan kecenderungan korupsi oleh pihak eksekutif di daerah semakin ...
theindonesiawatch.blogspot.com
The Indonesia Watch: Desember 2007
http://theindonesiawatch.blogspot.com/2007_12_01_archive.html
Sabtu, 15 Desember 2007. Bawaslu Sebaiknya dari Berbagai Latar Belakang. Tim seleksi (Timsel) calon anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan berusaha menjaring figur yang memahami proses politik dan pekerja demokrasi bukan hanya mencari kerja. Untuk itu, sebaiknya berasal dari berbagai latar belakang, seperti ahli hukum, politik, keuangan, media massa, dan dekat dengan kalangan masyarakat. Menurutnya, Timsel akan memperhatikan track record, administrasi dan referensi dari berbagai pihak atau institus...
theindonesiawatch.blogspot.com
The Indonesia Watch: Oktober 2007
http://theindonesiawatch.blogspot.com/2007_10_01_archive.html
Selasa, 30 Oktober 2007. Penyelesaian Penggelapan Pajak Di Luar Pengadilan Menusuk Hati Rakyat. Seharusnya Presiden SBY langsung mengkoordinasikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Kejaksaan Agung untuk bekerjasama dengan Ditjen Pajak segera mengusut tuntas kasus ini, serta menyelidiki motivasi Menkeu dibalik rencana penyelesaian di luar pengadilan atau out of court settelement. Seperti diberitakan media massa, Direktur Intelejen dan Penyidika...
theindonesiawatch.blogspot.com
The Indonesia Watch: Dua Anggota Bawaslu Dipastikan Perempuan
http://theindonesiawatch.blogspot.com/2008/03/dua-anggota-bawaslu-dipastikan.html
Kamis, 13 Maret 2008. Dua Anggota Bawaslu Dipastikan Perempuan. Komisi Pemerintahan DPR dipastikan menetapkan dua dari lima anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) adalah perempuan. Anggota Komisi Pemerintahan, Jazuli Juwaini, mengatakan bahwa bisa saja jumlah perempuan yang menjadi anggota Bawaslu bertambah. ”Kalau memang mampu dan bisa melewati uji kelayakan, bisa jadi semua calon perempuan menjadi anggota Bawaslu,” katanya saat dihubungi Tempo, Kamis (13/3). Langganan: Poskan Komentar (Atom).