jdih.wonosobokab.go.id jdih.wonosobokab.go.id

JDIH.WONOSOBOKAB.GO.ID

JDIH WONOSOBO

Jaringan Dokumentasi and Informasi Hukum Kabupaten Wonosobo. STUDI BANDING SJDI HUKUM KE PEMKOT BATAM-KEPRI. BIMBINGAN TEKNIS SISTEM JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2014. UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945. KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT. UNDANG-UNDANG/PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG. Hari ini : 1. Badan Pembinaan Hukum Nasional. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. PERDA NOMOR 3 TAHUN 2014.

http://jdih.wonosobokab.go.id/

WEBSITE DETAILS
SEO
PAGES
SIMILAR SITES

TRAFFIC RANK FOR JDIH.WONOSOBOKAB.GO.ID

TODAY'S RATING

>1,000,000

TRAFFIC RANK - AVERAGE PER MONTH

BEST MONTH

July

AVERAGE PER DAY Of THE WEEK

HIGHEST TRAFFIC ON

Saturday

TRAFFIC BY CITY

CUSTOMER REVIEWS

Average Rating: 3.5 out of 5 with 8 reviews
5 star
1
4 star
4
3 star
2
2 star
0
1 star
1

Hey there! Start your review of jdih.wonosobokab.go.id

AVERAGE USER RATING

Write a Review

WEBSITE PREVIEW

Desktop Preview Tablet Preview Mobile Preview

LOAD TIME

2.1 seconds

CONTACTS AT JDIH.WONOSOBOKAB.GO.ID

Login

TO VIEW CONTACTS

Remove Contacts

FOR PRIVACY ISSUES

CONTENT

SCORE

6.2

PAGE TITLE
JDIH WONOSOBO | jdih.wonosobokab.go.id Reviews
<META>
DESCRIPTION
Jaringan Dokumentasi and Informasi Hukum Kabupaten Wonosobo. STUDI BANDING SJDI HUKUM KE PEMKOT BATAM-KEPRI. BIMBINGAN TEKNIS SISTEM JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2014. UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945. KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT. UNDANG-UNDANG/PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG. Hari ini : 1. Badan Pembinaan Hukum Nasional. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. PERDA NOMOR 3 TAHUN 2014.
<META>
KEYWORDS
1 menu utama
2 halaman utama
3 struktur organisasi
4 visi misi
5 sejarah jdih
6 profil
7 pelayanan
8 peraturan
9 non peraturan
10 tentang kami
CONTENT
Page content here
KEYWORDS ON
PAGE
menu utama,halaman utama,struktur organisasi,visi misi,sejarah jdih,profil,pelayanan,peraturan,non peraturan,tentang kami,berita seputar hukum,pencarian peraturan,jenis,semua kategori,peraturan pemerintah,peraturan presiden,peraturan daerah propinsi,nomor
SERVER
Apache/2.4.7 (Ubuntu)
POWERED BY
PHP/5.5.9-1ubuntu4.11
CONTENT-TYPE
utf-8
GOOGLE PREVIEW

JDIH WONOSOBO | jdih.wonosobokab.go.id Reviews

https://jdih.wonosobokab.go.id

Jaringan Dokumentasi and Informasi Hukum Kabupaten Wonosobo. STUDI BANDING SJDI HUKUM KE PEMKOT BATAM-KEPRI. BIMBINGAN TEKNIS SISTEM JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2014. UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945. KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT. UNDANG-UNDANG/PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG. Hari ini : 1. Badan Pembinaan Hukum Nasional. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. PERDA NOMOR 3 TAHUN 2014.

INTERNAL PAGES

jdih.wonosobokab.go.id jdih.wonosobokab.go.id
1

JDIH Kabupaten Wonosobo

http://jdih.wonosobokab.go.id/index.php

Hits Hari ini 38. Pengunjung Hari ini 8.

UPGRADE TO PREMIUM TO VIEW 0 MORE

TOTAL PAGES IN THIS WEBSITE

1

OTHER SITES

jdih.tasikmalayakab.go.id jdih.tasikmalayakab.go.id

Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Peraturan Pemerintah Tahun 2012. Peraturan Pemerintah Tahun 2013. Peraturan Pemerintah Tahun 2014. Peraturan Pemerintah Tahun 2015. Peraturan Pemerintah Tahun 2016. Peraturan Pemerintah Tahun 2017. Peraturan Presiden Tahun 2012. Peraturan Presiden Tahun 2013. Peraturan Presiden Tahun 2014. Peraturan Presiden Tahun 2015. Peraturan Presiden Tahun 2016. Peraturan Presiden Tahun 2017. Peraturan Menteri Dalam Negeri. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

jdih.tasikmalayakota.go.id jdih.tasikmalayakota.go.id

Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum

Situs Pusat JDIH Nasional. JDIH Kota Tasikmalaya - Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya. JDIH Kota Tasikmalaya Jl. Letnan Harun No 1 Kota Tasikmalaya.

jdih.tebo.go.id jdih.tebo.go.id

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Tebo

Untuk performa terbaik, gunakan peramban Mozilla Firefox. Penerbitan website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) merupakan salah satu upaya penyebarluasan informasi hukum, sehingga diharapkan Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan masyarakat khususnya di Kabupaten Tebo dapat mengetahui, mengerti, menghayati dan dapat menerapkan Peraturan Perundang-undangan tersebut. Ketua JDIH Tebo,. M HATTA, S.Sos. Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo. Kompleks Perkantoran Seentak Galah Serengkuh Dayung.

jdih.tebokab.go.id jdih.tebokab.go.id

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Tebo

Penerbitan website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) merupakan salah satu upaya penyebarluasan informasi hukum, sehingga diharapkan Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan masyarakat khususnya di Kabupaten Tebo dapat mengetahui, mengerti, menghayati dan dapat menerapkan Peraturan Perundang-undangan tersebut. Bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan akan Peraturan Perundang-undangan maka Bagian Administrasi Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo menerbitkan website JDIH. Ketua JDIH Tebo,.

jdih.tegalkab.go.id jdih.tegalkab.go.id

JDIH Kabupaten Tegal

Tugas Pokok dan Fungsi. JDI Hukum Kabupaten Tegal. JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH). Produk Hukum Pusat Terbaru. Read more: Produk Hukum Pusat Terbaru. Pemkab Tegal Selenggarakan LCC Kadarkum. SLAWI Dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum masyarakat lewat peran dan fungsinya, Pemerintah Kabupaten Tegal telah melaksanakan kegiatan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) melalui kegiatan. Lomba Cerdas Cermat (LCC) Kadarkum Ormas/TP. PKK. Read more: Pemkab Tegal Selenggarakan LCC Kadarkum.

jdih.wonosobokab.go.id jdih.wonosobokab.go.id

JDIH WONOSOBO

Jaringan Dokumentasi and Informasi Hukum Kabupaten Wonosobo. STUDI BANDING SJDI HUKUM KE PEMKOT BATAM-KEPRI. BIMBINGAN TEKNIS SISTEM JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2014. UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945. KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT. UNDANG-UNDANG/PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG. Hari ini : 1. Badan Pembinaan Hukum Nasional. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. PERDA NOMOR 3 TAHUN 2014.

jdih123.cn jdih123.cn

廉政行为研究会会长:不想腐败是高境界和在

渤海股份 两股东公布减持计划 占比不到3.5%. 中国 大胃王 买买买 新 商品牛 能否再现. 渤海股份 两股东公布减持计划 占比不到3.5%. 桂发祥 一季度营收1.51亿元 上半年净利预增. 城市 村镇 单位 景区 家庭 校园. 中国 大胃王 买买买 新 商品牛 能否再现. 桂发祥 一季度营收1.51亿元 上半年净利预增. 闪崩股 背后 遭 温州帮 集中买卖 多数个股暴跌前异动. 渤海股份 两股东公布减持计划 占比不到3.5%. 闪崩股 背后 遭 温州帮 集中买卖 多数个股暴跌前异动. 渤海股份 两股东公布减持计划 占比不到3.5%. 国产 天河一号 超级计算机问鼎 助推经济发展. 11 15 火灾工程建设情况查明 事故暴露五方面问题. 视频 北京地铁 笔挺哥 一字马震惊四座. 上海 11 15 火灾大楼工程建设情况已查明.

jdih5.scfzw.com jdih5.scfzw.com

最新国语av_色情网_五月在线电影_快播网址导航_做爱后试插入_免费成人电影网站_人与兽肛交

欢迎来到最新国语av 色情网 五月在线电影 快播网址导航 做爱后试插入 免费成人电影网站 人与兽肛交,一起分享电影给我们带来的快乐。 公告 最新国语av 色情网 五月在线电影 快播网址导航 做爱后试插入 免费成人电影网站 人与兽肛交 如果喜欢本站,请推荐给你的小伙伴. Balada o trobenti in oblaku(1961). Tong tian pai dang(1988). Confusions of a Nutzy Spy(1943). 超级吉普赛流氓 Big Fat Gypsy Gangster(2011). Misfortune Cookie/Lemur See, Lemur Do. Out of the Groove/Jungle Law. I Was a Penguin Zombie/Sting Operation. All King, No Kingdom/Untouchable. An Elephant Never Forgets/Otter Things Have Happened. The Red Squirrel/It's About Time. 主演 Jeff Ben...

jdihardwareusa.com jdihardwareusa.com

My Site

This is my site description. A website created by GoDaddy’s Website Builder.

jdihbaghukumjepara.com jdihbaghukumjepara.com

jdihbaghukumjepara.com — Coming Soon

jdihbagianhukumortalinhu.com jdihbagianhukumortalinhu.com

JARINGAN DOKUMENTASI INFORMASI HUKUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU

JARINGAN DOKUMENTASI INFORMASI HUKUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU. Per Pemerintah Pengganti Undang-undang. Peraturan Menteri Dalam Negeri. Keputusan Menteri Dalam Negeri. Instruksi Menteri Dalam Negeri. Menjunjung Hukum Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Memajukan Indragiri Hulu Menuju kesejahteraan. Wakil Bupati Indragiri Hulu. Menjadikan Indragiri Hulu Menuju Kemakmuran. JARINGAN DOKUMENTASI INFORMASI HUKUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU. Dokumentasi PERDA KAB.INHU. Peraturan Menteri Dalam Negeri.