ariabima.blogspot.com
Aria Bima: Konversi BBM ke Gas Kebijakan Tambal Sulam
http://ariabima.blogspot.com/2012/01/konversi-bbm-ke-gas-kebijakan-tambal.html
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah V (Solo, Sukoharjo, Boyolali, Klaten). Jan 13, 2012. Konversi BBM ke Gas Kebijakan Tambal Sulam. Oleh: Misbahol Munir - Okezone. Ilustrasi Foto: Heru Haryono/okezone). Kebijakan konversi BBM ke gas untuk kendaraan bermotor dinilai tidak tepat jika dilaksanakan sekarang ini. Konversi BBM ke gas merupakan kebijakan tambal sulam, tanpa persiapan yang memadai. Ini nyaris Rp 15 juta per buah. Aria memprediksi,...
ariabima.blogspot.com
Aria Bima: 05/01/2010 - 06/01/2010
http://ariabima.blogspot.com/2010_05_01_archive.html
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah V (Solo, Sukoharjo, Boyolali, Klaten). May 20, 2010. Swasembada Gula Harus Memihak Petani. JAKARTA – Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima menegaskan, program swasembada gula yang dicanangkan oleh pemerintah saat ini harus juga menjamin kesejahteraan petani. Swasembada tidak boleh hanya mempertimbangkan tercukupinya kebutuhan gula dalam negeri. Panja Gula: Selisih Harga Lelang Seharusnya untuk Petani. Selam...
ariabima.blogspot.com
Aria Bima: Aria Bima: Sikap Menkeu Soal Lembaga Keuangan Mikro Mengecewakan
http://ariabima.blogspot.com/2012/03/aria-bima-sikap-menkeu-soal-lembaga.html
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah V (Solo, Sukoharjo, Boyolali, Klaten). Mar 5, 2012. Aria Bima: Sikap Menkeu Soal Lembaga Keuangan Mikro Mengecewakan. Aria Bima (foto: Antara). Pekanbaru (ANTARA News) - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI yang membidangi perindustrian, perdagangan, koperasi dan BUMN, Aria Bima, mengatakan, Kamis, sikap Menteri Keuangan mengecewakan soal pengaturan lembaga keuangan mikro. Ketika itu, menurutnya, Hendrawan menyat...
ariabima.blogspot.com
Aria Bima: 07/01/2010 - 08/01/2010
http://ariabima.blogspot.com/2010_07_01_archive.html
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah V (Solo, Sukoharjo, Boyolali, Klaten). Jul 13, 2010. Naiknya TDL Lemahkan Daya Saing Nasional. JAKARTA –- Kenaikan tarif dasar listrik (TDL) ditengarai bakal semakin melemahkan daya saing industri dalam negeri, terutama sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dalam menghadapi pasar bebas ASEAN-China (ACFTA). Terlebih tarif listrik kita selama ini sudah termahal se-ASEAN. . 8220;Ini karena ledakan ta...
ariabima.blogspot.com
Aria Bima: "Kalau Belum Siap, IPO BUMN Jangan Dipaksakan"
http://ariabima.blogspot.com/2012/01/kalau-belum-siap-ipo-bumn-jangan.html
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah V (Solo, Sukoharjo, Boyolali, Klaten). Jan 13, 2012. Kalau Belum Siap, IPO BUMN Jangan Dipaksakan". Oleh: Misbahol Munir - Okezone, Jum'at, 13 Januari 2012 07:18 wib. Foto: Ilustrasi Foto: Corbis). Pemerintah dinilai tak perlu memaksakan penawaran saham perdana (. IPO) sejumlah BUMN tahun ini jika memang belum siap. Seperti diketahui, IPO PT Garuda Indonesia menimbulkan kekecewaan masyarakat, karena harga...
ariabima.blogspot.com
Aria Bima: Indonesia Perlu Balas Aksi Boikot Produk Amerika
http://ariabima.blogspot.com/2012/03/indonesia-perlu-balas-aksi-boikot.html
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah V (Solo, Sukoharjo, Boyolali, Klaten). Mar 6, 2012. Indonesia Perlu Balas Aksi Boikot Produk Amerika. Buruh tani bekerja di perkebunan sawit (foto: bumn.go.id). INILAH.COM, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Aria Bima mendesak pemerintah mengambil sikap tegas terhadap Amerika Serikat (AS) yang telah memboikot minyak sawit Indonesia. Apabila penjelasan tidak digubris juga, RI perlu membalas tindakan s...
ariabima.blogspot.com
Aria Bima: 06/01/2009 - 07/01/2009
http://ariabima.blogspot.com/2009_06_01_archive.html
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah V (Solo, Sukoharjo, Boyolali, Klaten). Jun 21, 2009. Urgensi Angket DPT Pemilu 2009. Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan,. Pengusul Hak Angket DPT. Jun 10, 2009. Negara dan Krisis Pemimpin dan Kepemimpinan. Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan. Bung Karno dan Misi Abadi PDI Perjuangan. Bangsa yang besar adalah bangsa yang tiap hari digembleng oleh keadaan,. Digembleng hampir hancur lebur, bangkit kembali.
ariabima.blogspot.com
Aria Bima: Pemerintah & DPR Sepakat Bentuk Panja LKM
http://ariabima.blogspot.com/2012/03/pemerintah-dpr-sepakat-bentuk-panja-lkm.html
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah V (Solo, Sukoharjo, Boyolali, Klaten). Mar 6, 2012. Pemerintah and DPR Sepakat Bentuk Panja LKM. LKM ala Mohammad Yunus (foto: elexmedia). Sesuai UU OJK, pemerintah mengusulkan pengawasan LKM di bawah OJK atau BI. Namun, karena banyaknya LKM yang belum berbadan hukum (600 ribu lebih menurut naskah akademik RUU LKM inisiatif DPR), maka pembinaan dan pengawasan LKM dapat didelegasikan kepada pemerintah ...
ariabima.blogspot.com
Aria Bima: 11/01/2008 - 12/01/2008
http://ariabima.blogspot.com/2008_11_01_archive.html
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah V (Solo, Sukoharjo, Boyolali, Klaten). Nov 5, 2008. Urgensi Hak Angket BBM. Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan,. Pengusul Hak Angket BBM. SESUAI pasal 20A UUD 1945 ayat (1), DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Untuk melaksanakan fungsinya ini, merujuk pasal yang sama ayat (2), DPR memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Pasal 33 uud 45. Demokras...
ariabima.blogspot.com
Aria Bima: DPR : Cabut Peraturan Menkeu tentang Kawasan Berikat
http://ariabima.blogspot.com/2012/02/dpr-cabut-peraturan-menkeu-tentang.html
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah V (Solo, Sukoharjo, Boyolali, Klaten). Feb 6, 2012. DPR : Cabut Peraturan Menkeu tentang Kawasan Berikat. Menkeu seusai Raker di Komisi VI DPR (Foto: Tribun). TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -. Menteri Keuangan Agus Martowardojo didesak Komisi VI DPR RI mencabut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 147/2011 tentang Kawasan Berikat. Alasan DPR, PMK 147 merugikan industri dalam negeri. Para anggota dewan menurut Ar...