kemendagri.go.id
Profil Pimpinan - Kementerian Dalam Negeri - Republik Indonesia
http://www.kemendagri.go.id/profil/profil-pimpinan
1 PP Pengganti UU. 2 Peraturan Pemerintah (PP). Tjahjo Kumolo, SH. Solo, 1 Desember 1957. 1 Jl Potlot II No. 14 Duren Tiga, Jakarta Selatan. 2 Jl Citarum Utara No. 16, Semarang. S1 Hukum – Universitas Dipenogoro Semarang. 1 Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas) di Jakarta, 1994. 2 Fakultas Hukum Universitas Dipernogoro, Semarang, 1985. Ketua OC Kongres III PDI Perjuangan. 3 2005 – 2010 :. Ketua DPP PDI Perjuangan. 4 2005 – 2010 :. Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Politik-Pemenangan Pemilu. 8 2000, 2006 :.
kemendagri.go.id
4. Instruksi Presiden - Kementerian Dalam Negeri - Republik Indonesia
http://www.kemendagri.go.id/produk-hukum/category/instruksi-presiden
1 PP Pengganti UU. 2 Peraturan Pemerintah (PP). 1 PP Pengganti UU. 2 Peraturan Pemerintah (PP). No 4 Tahun 2016. LANGKAH LANGKAH PENGHEMATAN DAN PEMOTONGAN BELANJA KEMENTERIAN/LEMBAGA DALAM RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2016. 1 LANGKAH LANGKAH PENGHEMATAN DAN PEMOTONGAN BELANJA KEMENTERIAN/LEMBAGA DALAM RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2016. No 3 Tahun 2016. PENYEDERHANAAN PERIZINAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN. No 2 Tahun 2016.
kemendagri.go.id
6. Peraturan Menteri - Kementerian Dalam Negeri - Republik Indonesia
http://www.kemendagri.go.id/produk-hukum/category/peraturan-menteri
1 PP Pengganti UU. 2 Peraturan Pemerintah (PP). 1 PP Pengganti UU. 2 Peraturan Pemerintah (PP). No 8 Tahun 2017. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. 1 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. No 7 Tahun 2017. No 6 Tahun 2017. 1 PERMENDAGRI RI NO. 6 THN 2017 TTG PERUBAHAN ATAS PERMENDAGRI NO. 77 THN 2014 TTG...1 PER...
kemendagri.go.id
Sejarah - Kementerian Dalam Negeri - Republik Indonesia
http://www.kemendagri.go.id/profil/sejarah
1 PP Pengganti UU. 2 Peraturan Pemerintah (PP). Diawali pada Zaman Hindia Belanda sampai tahun 1942, Depdagri disebut. Departement van Binnenlands Bestuur. Yang bidang tugasnya meliputi Jabatan Kepolisian, Transmigrasi, dan Agraria. Selanjutnya pada Zaman pendudukan Jepang (tahun 1942-1945),. Departement van Binnenland Bestuur. Oleh pemerintah Jepang diubah menjadi. Nomor 7 Jakarta sampai Proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Pada tanggal 19 Agustus 1945. D Departemen Pendidikan, pengajaran dan kebudayaan.
kemendagri.go.id
3. Peraturan Presiden - Kementerian Dalam Negeri - Republik Indonesia
http://www.kemendagri.go.id/produk-hukum/category/peraturan-presiden
1 PP Pengganti UU. 2 Peraturan Pemerintah (PP). 1 PP Pengganti UU. 2 Peraturan Pemerintah (PP). No 77 Tahun 2016. PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH AUSTRALIA TERKAIT DENGAN PELAYANAN ANGKUTAN UDARA. 1 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH AUSTRALIA TERKAIT DENGAN PELAYANAN ANGKUTAN UDARA. No 65 Tahun 2016. No 57 Tahun 2016. PENDIRIAN UNIVERSITAS ISLAM INTERNASIONAL INDONESIA. 1 PENDIRIAN UNIVERSITAS ISLAM INTERNASIONAL INDONESIA.
kemendagri.go.id
8. Keputusan Menteri - Kementerian Dalam Negeri - Republik Indonesia
http://www.kemendagri.go.id/produk-hukum/category/keputusan-menteri
1 PP Pengganti UU. 2 Peraturan Pemerintah (PP). 1 PP Pengganti UU. 2 Peraturan Pemerintah (PP). No 5602492 Tahun 2015. PEMBATALAN BEBERAPA KETENTUAN DARI PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN. 1 Kepmendagri No. 560-2492 Tahun 2015. 2 Lamp Kepmendagri No. 560 2492 Tahun 2015. No 52 Tahun 2011. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA. 1 PERMENDAGRI NO 52 THN 2011. No 276 Tahun 2009. No 194 Tahun 2009. PEMBAT...
kemendagri.go.id
1. PP Pengganti UU - Kementerian Dalam Negeri - Republik Indonesia
http://www.kemendagri.go.id/produk-hukum/category/pp-pengganti-uu
1 PP Pengganti UU. 2 Peraturan Pemerintah (PP). 1 PP Pengganti UU. 1 PP Pengganti UU. 1 PP Pengganti UU. 2 Peraturan Pemerintah (PP). No 2 Tahun 2014. PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH. 1 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH. No 1 Tahun 2014. PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA. 1 PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA. No 3 Tahun 2005. PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH.
