herman-notary.blogspot.com
Notaris Herman: September 2010
http://herman-notary.blogspot.com/2010_09_01_archive.html
Law in the Service of Human Need. Senin, 13 September 2010. WADHI’AH DALAM PERBANKAN SYARIAH. Berasal dari wada’asy syai-a. Yaitu meninggalkan sesuatu. Sesuatu yang seseorang tinggalkan pada orang lain agar dijaga disebut wadi’ah. Karena dia meninggalkannya pada orang yang sanggup menjaga. Secara harfiah, Al-wadi’ah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya. Menurut AD...
herman-notary.blogspot.com
Notaris Herman: Desember 2011
http://herman-notary.blogspot.com/2011_12_01_archive.html
Law in the Service of Human Need. Sabtu, 17 Desember 2011. PENYIMPANGAN YANG DITEMUI DALAM PRAKTEK NOTARIS ATAS PENGGUNAAN LAMBANG NEGARA. A Bentuk-bentuk Penggunaan Penggunaan Lambang Negara. Bentuk penggunaan lambang negara oleh notaris yang sesuai dengan UUJNpasal 56, lambang negara dilekatkan di:. Untuk salinan Akta (Pasal 15 ayat [1]UUJN). Surat di bawah tangan (Pasal 15 ayat [2] huruf a UUJN). Pada Pembukuan surat-surat di bawah tangan (Pasal 15 ayat [2] huruf b UUJN). Penggunaan Lambang Negara unt...
herman-notary.blogspot.com
Notaris Herman: Februari 2011
http://herman-notary.blogspot.com/2011_02_01_archive.html
Law in the Service of Human Need. Kamis, 17 Februari 2011. Notaris/PPAT, pada awalnya digolongkan sebagai Badan atau pejabat TUN yang menjalankan urusan pemerintah. Pada awal Peradilan Tata Usaha Negara ini berjalan,. Dalam perkembangannya pendapat tersebut berubah oleh pendapat Mahkamah Agung, bahwa Notaris/PPAT tidak dapat digolongkan sebagi Badan atau Pejabat TUN, karena dalam suatu wilayah adminitrasi. Notaris/PPAT terdapat beberapa atau banyak Notaris/PPAT yang diberikan kewenangan sebagai Pejabat u...
herman-notary.blogspot.com
Notaris Herman: Juni 2011
http://herman-notary.blogspot.com/2011_06_01_archive.html
Law in the Service of Human Need. Rabu, 08 Juni 2011. SISTEM ADMINISTRASI DAN TATA KELOLA KANTOR NOTARIS. Untuk dimana dan apabila undang-undang mengharuskan sedemikian atau dikehendaki oleh masyarakat, membuat alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan otentik. Lebih lanjut baca disini :. Http:/ mkn-unsri.blogspot.com/2011/05/sistem-administrasi-dan-tata-kelola.html. Label: SISTEM ADMINISTRASI DAN TATA KELOLA KANTOR NOTARIS. SISTEM ADMINISTRASI DAN TATA KELOLA KANTOR NOTARIS. 1 jam yang lalu. BAB I PEN...
herman-notary.blogspot.com
Notaris Herman: NOTARIS TIDAK BERWENANG MEMBUAT SKMHT ?
http://herman-notary.blogspot.com/2013/10/notaris-tidak-berwenang-membuat-skmht.html
Law in the Service of Human Need. Senin, 07 Oktober 2013. NOTARIS TIDAK BERWENANG MEMBUAT SKMHT? NOTARIS TIDAK BERWENANG MEMBUAT. KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN (SKMHT),. BERDASARKAN PERKABAN NOMOR 8/2012,. MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN (AKMHT) BERDASARKAN PASAL 15 AYAT (1) DAN 38 UUJN. Pasal 15 ayat (1) undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah menegaskan bahwa SKMHT wajib dibuat dengan akta Notaris atau akta PPAT. Tidak ada sanksi ...
herman-notary.blogspot.com
Notaris Herman: November 2009
http://herman-notary.blogspot.com/2009_11_01_archive.html
Law in the Service of Human Need. Minggu, 01 November 2009. SEKILAS ANGGARAN DASAR BHP. Oleh karena itu, sekarang para notaries sedang bersikap menunggu, seperti apa nantinya bentuk akta pendirian BHP tersebut. Dalam pasal 12 ayat 2 UU No. 9/2009 tersebut dijelaskan secara umum, bahwa penyusunan anggaran dasar BHPP, BHPD, atau BHPM dilakukan oleh pendiri BHPP, BHPD dan BHPM tersebut (mengenai arti dan singkatan dari masing-masing istilah tersebut dapat di lihat di artikel sebelumnya). Status badan hukum ...
herman-notary.blogspot.com
Notaris Herman: Februari 2010
http://herman-notary.blogspot.com/2010_02_01_archive.html
Law in the Service of Human Need. Rabu, 10 Februari 2010. Prinsip Kontrak Komersial International UNIDROIT. Prinsip Kontrak Komersial International UNIDROIT. TANGGUNG JAWAB HUKUM PRAKONTRAKTUAL). DALAM PRINSIP HUKUM UNIDROIT. Oleh : Jusuf Patrianto Tjahjono, SH. Dipostingkan guna dan untuk melengkapi artikel sebelumnya " KEDUDUKAN DAN KEKUATAN HUKUM MEMORANDUM OF UNDERSTANDING. Dalam KUHPerdata hanya disebutkan bahwa suatu persetujuan adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya...
herman-notary.blogspot.com
Notaris Herman: April 2010
http://herman-notary.blogspot.com/2010_04_01_archive.html
Law in the Service of Human Need. Kamis, 01 April 2010. UU BHP dibatalkan MK. UU BHP dibatalkan MK. Silahkan link ke : http:/ www.mahkamahkonstitusi.go.id/putusan/Putusan%20Perkara%20No.11-14-21-126%20-136PUU-VII-2009.pdf. Kutipan PUTUSAN MK RI. Yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal. Tiga puluh satu bulan Maret tahun dua ribu sepuluh. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;. Menyatakan Pasal 12 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003tentang Sis...
herman-notary.blogspot.com
Notaris Herman: ANALISIS HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
http://herman-notary.blogspot.com/2013/10/analisis-hukum-putusan-mahkamah.html
Law in the Service of Human Need. Senin, 07 Oktober 2013. ANALISIS HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI. ANALISIS HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI. Nomor 46/PUU-VIII/2010, Tgl 13 FEB. 2012,. Tentang Status Anak Luar Kawin. Oleh: Syafran Sofyan, SH,SpN,MHum. Tenaga Profesional Bidang Hukum dan HAM Lemhannas RI. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Berdasarkan pasal 24C ayat 1 UUD...
herman-notary.blogspot.com
Notaris Herman: Oktober 2009
http://herman-notary.blogspot.com/2009_10_01_archive.html
Law in the Service of Human Need. Sabtu, 17 Oktober 2009. TATA CARA PERMOHONAN PENGESAHAN PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS MELALUI SISTEM ADMINISTRASI BADAN HUKUM (SABH). Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Keputusan Direktur Jendera...
SOCIAL ENGAGEMENT