litigasi.blogspot.com
litigasi: April 2008
http://litigasi.blogspot.com/2008_04_01_archive.html
Wednesday, April 16, 2008. KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN. KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH. Menurut UU No 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sangatlah besar sehingga tuntutan untuk meningkatkan kinerja dan penerapan kebijakan dalam bidang lingkungan hidup sangatlah dibutuhkan. Sistem Pemerintahan Daerah otonom. Sebelum UU No 22 tahun 1999 terbagi dalam Sistem Pemerintahan Administratif dan Otonomi [1]. Pemerintahan Daerah tingkat II.
litigasi.blogspot.com
litigasi: URGENSI AMANDEMEN UUD 1945 (Jurnal)
http://litigasi.blogspot.com/2008/03/urgensi-amandemen-uud-1945-jurnal.html
Monday, March 31, 2008. URGENSI AMANDEMEN UUD 1945 (Jurnal). URGENSI PERUBAHAN UUD 1945. Dalam suasana politik dan hukum bernegara ada beberapa praktek yang dilakukan oleh negara dan pemerintah yang tidak sesuai dengan pembukaan UUD 1945. Praktek-praktek yang tidak sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 antara lain, sebagai berikut:. Tidak adanya mekanisme checks and balances. Yang baik antara lembaga negara dan kekuasaan yang terpusat pada Presiden. Dapat berjalan dengan baik. Perkembangan pemikiran rasional ...
litigasi.blogspot.com
litigasi: KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN
http://litigasi.blogspot.com/2008/04/kewenangan-pemerintah-pusat-dan.html
Wednesday, April 16, 2008. KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN. KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH. Menurut UU No 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sangatlah besar sehingga tuntutan untuk meningkatkan kinerja dan penerapan kebijakan dalam bidang lingkungan hidup sangatlah dibutuhkan. Sistem Pemerintahan Daerah otonom. Sebelum UU No 22 tahun 1999 terbagi dalam Sistem Pemerintahan Administratif dan Otonomi [1]. Pemerintahan Daerah tingkat II.
litigasi.blogspot.com
litigasi: June 2007
http://litigasi.blogspot.com/2007_06_01_archive.html
Friday, June 22, 2007. Judul : Pembaharuan Kejaksaan: Pembentukan Standar Minimum Profesi Jaksa. Pengarang dan Penerbit: KHN dan MAPPI FHUI bekerjasama dengan The Asia Foundation. Tebal : 202 halaman. Para anggota parlemen khususnya anggota Komisi II yang melontarkan perkataan seperti itu, kemungkinan besar perkataan tersebut dilatarbelakangi oleh banyaknya kasus korupsi anggota DPRD yang notabene adalah kader partai, walaupun para anggota menyangkalnya dengan alasan bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh...
kuhpreform.wordpress.com
Putusan Mahkamah Konstitusi Ultra Petita? | Aliansi Nasional Reformasi KUHP
https://kuhpreform.wordpress.com/2008/05/26/putusan-mahkamah-konstitusi-ultra-petita
Aliansi Nasional Reformasi KUHP. AJI I Desantara I ELSAM I HuMA I LBH APIK. Pengaturan Tindak Pidana Administrasi Dalam RKUHP: Suatu Kajian Awal. Tentang Pencabutan Pasal Penghinaan Presiden. Putusan Mahkamah Konstitusi Ultra Petita? Mei 26, 2008. Putusan MK soal UU KPK dan UU KKR menebarkan kontroversi di kalangan para ahli ahli hukum di Indonesia. Sebagian kalangan ahli hukum menganggap MK telah melakukan. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, kewajiban dan Wewenang Mahkamah Konstitusi adalah:. Memutus sen...
kuhpreform.wordpress.com
Resources | Aliansi Nasional Reformasi KUHP
https://kuhpreform.wordpress.com/resources
Aliansi Nasional Reformasi KUHP. AJI I Desantara I ELSAM I HuMA I LBH APIK. 1 Leaflet Kejahatan Terhadap Agama ( download. 2 Leaflet Kemerdekaan Pers ( download. 3 Leaflet Tindak Pidana Lingkungan ( download. 4 Bab Kesusilaan Dalam RUU KUHP ( download. 5 Hapuskan Hukuman Mati Dalam RUU KUHP ( download. 6 Kejahatan Terhadap Ideologi Negara Dalam RUU KUHP ( download. 7 Kejahatan Informasi Rahasia Dalam RUU KUHP ( download. 8 Kejahatan Perang Dalam RUU KUHP ( download. R KUHP Versi 2005. 1 Buku I ( download.
kuhpreform.wordpress.com
Gallery | Aliansi Nasional Reformasi KUHP
https://kuhpreform.wordpress.com/gallery
Aliansi Nasional Reformasi KUHP. AJI I Desantara I ELSAM I HuMA I LBH APIK. Apakah Anda Merasa Perlu KUHP Di Perbaharui? Make your own poll. Perlukan Pers Diatur Dalam R KUHP? Make your own poll. Masih Perlukah Pemerintah Dilindungi Dalam R KUHP? Make your own poll. Jika Pejabat Publik Melakukan Tindak Pidana, Perlukah Di Pidana Lebih Berat? Make your own poll. Perlukah R KUHP Mengatur Perlindungan Terhadap Tuhan? Make your own poll. Masih Perlukah Hukuman Mati Diatur Dalam R KUHP. Make your own poll.
kuhpreform.wordpress.com
Activities | Aliansi Nasional Reformasi KUHP
https://kuhpreform.wordpress.com/activities
Aliansi Nasional Reformasi KUHP. AJI I Desantara I ELSAM I HuMA I LBH APIK. Diskusi inventarisasi pasal-pasal dalam R KUHP dalam tema-tema terpilih, Rapat Koordinasi, Diskusi Inventarisasi pasal-pasal dalam R KUHP dengan Kejahatan Pers dan Media, FGD Kejahatan Agama dan Ras di Pati, Diskusi Inventarisasi pasal-pasal dalam RKUHP dengan Tema Kejahatan Lingkungan dan SDA, Rapat Koordinasi. FGD Kejahatan Lingkungan dan SDA di Palu. Rapat Koordinasi, Rapat Koordinasi Kampanye, FGD Kejahatan Pers dan Media di ...
lawthink.blogspot.com
Lawthink!: A Qanun regulating amputation of thieves can be unconstitutional -- Mova
http://lawthink.blogspot.com/2006/12/qanun-regulating-amputation-of-thieves.html
Discussions on Indonesian Law. Wednesday, December 27, 2006. A Qanun regulating amputation of thieves can be unconstitutional - Mova. International Herald Tribune published an article. On the draft law (Qanun) in Aceh which provides amputation penalty for theft:. The Indonesian government agreed to allow Shariah law in Aceh four years ago as part of negotiations to end the 29-year war between separatist rebels and the military. The province is slowly introducing elements of the legal code. Ultra vires...