kasuskasuspajak.blogspot.com
Kasus Kasus Pajak: SE - 08/PJ.5/1995
http://kasuskasuspajak.blogspot.com/2010/04/se-08pj51995.html
Wednesday, April 21, 2010. SE - 08/PJ.5/1995. 11 TAHUN 1994 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH. 597/KMK.04/1994 SAAT DIMULAINYA PEMANFAATAN BARANG KENA PAJAK TIDAK BERWUJUD ATAU JASA KENA PAJAK DARI LUAR DAERAH PABEAN, PENGHITUNGAN, SERTA TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORANNYA. Tanggal Terbit : Jumat, 17 Maret 1995. DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA. SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK.
kasuskasuspajak.blogspot.com
Kasus Kasus Pajak: Jun 4, 2009
http://kasuskasuspajak.blogspot.com/2009_06_04_archive.html
Thursday, June 4, 2009. Ditetapkan tanggal 10 Februari 2004. PENJELASAN ATAS FAKTUR PAJAK DAN NOTA RETUR. Sehubungan dengan surat Saudara Nomor . tanggal 23 Oktober 2003 hal Permohonan Penjelasan, dengan ini diberikan penjelasan dan penegasan sebagai berikut :. 1 Dalam surat tersebut Saudara menjelaskan bahwa :. A Perusahaan Saudara menerbitkan Faktur Pajak yang sekaligus berfungsi sebagai faktur penjualan setelah mendapat persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak melalui surat nomor S-2698/PJ.523/1...
kasuskasuspajak.blogspot.com
Kasus Kasus Pajak: PENGISIAN SSBP SURAT SETORAN BUKAN PAJAK
http://kasuskasuspajak.blogspot.com/2011/06/pengisian-ssbp-surat-setoran-bukan.html
Thursday, June 30, 2011. PENGISIAN SSBP SURAT SETORAN BUKAN PAJAK. Nomor diisi dengan nomor internal 3 digit /nomor satkerpenerima/bulan 2 digit/tahun 4 digit. Posted by pelajar blog. Labels: CARA PENGISIAN SSBP SURAT SETORAN BUKAN PAJAK PETUNJUK PENGISIAN. Subscribe to: Post Comments (Atom). Your Support is Apprceciated ( bila anda terbantu bisa melakukan donasi). Powered by web analytics. PENGISIAN SSBP SURAT SETORAN BUKAN PAJAK. Awesome Inc. template. Powered by Blogger.
kasuskasuspajak.blogspot.com
Kasus Kasus Pajak: Apr 21, 2010
http://kasuskasuspajak.blogspot.com/2010_04_21_archive.html
Wednesday, April 21, 2010. SE - 08/PJ.5/1995. 11 TAHUN 1994 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH. 597/KMK.04/1994 SAAT DIMULAINYA PEMANFAATAN BARANG KENA PAJAK TIDAK BERWUJUD ATAU JASA KENA PAJAK DARI LUAR DAERAH PABEAN, PENGHITUNGAN, SERTA TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORANNYA. Tanggal Terbit : Jumat, 17 Maret 1995. DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA. SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK.
kasuskasuspajak.blogspot.com
Kasus Kasus Pajak: Oct 27, 2009
http://kasuskasuspajak.blogspot.com/2009_10_27_archive.html
Tuesday, October 27, 2009. PAJAK KERJASAMA OPERASI (JOINT OPERATION). PERMOHONAN PENEGASAN PENGENAAN PAJAK. Sehubungan dengan surat Saudara Nomor XXX tanggal XXX, dan Nomor XXX tanggal XXX, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :. Dalam sura tersebut Saudara mengemukakan hal-hal sebagai berikut :. Lingkup pekerjaan HWI adalah :. Jasa Rekayasa Teknis;. Jasa Manajemen Material;. Jasa Supervisi Konstruksi;. Jasa Manajemen Kontrak;. Jasa Manajemen peraltan Konstruksi;. Dalam keputusan ini yang di...
kasuskasuspajak.blogspot.com
Kasus Kasus Pajak: PER 6 PJ 2009 TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK
http://kasuskasuspajak.blogspot.com/2010/04/per-6-pj-2009-tentang-tata-cara.html
Tuesday, April 20, 2010. PER 6 PJ 2009 TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK. DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA. PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK. TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN. DIREKTUR JENDERAL PAJAK,. Menimbang : bahwa dalam rangka memperlancar penatausahaan pelaporan pajak yang. Diadministrasikan pada Kantor Pelayanan Pajak Madya termasuk Kantor. Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak. Republik Indonesia Nomor 4740);.
kasuskasuspajak.blogspot.com
Kasus Kasus Pajak: Apr 20, 2010
http://kasuskasuspajak.blogspot.com/2010_04_20_archive.html
Tuesday, April 20, 2010. PER 6 PJ 2009 TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK. DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA. PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK. TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN. DIREKTUR JENDERAL PAJAK,. Menimbang : bahwa dalam rangka memperlancar penatausahaan pelaporan pajak yang. Diadministrasikan pada Kantor Pelayanan Pajak Madya termasuk Kantor. Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak. Republik Indonesia Nomor 4740);.
kasuskasuspajak.blogspot.com
Kasus Kasus Pajak: Sep 16, 2009
http://kasuskasuspajak.blogspot.com/2009_09_16_archive.html
Wednesday, September 16, 2009. PAJAK PENGHASILAN ATAS HADIAH UNDIAN PP NO 132 TAHUN 2000. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA. NOMOR 132 TAHUN 2000. PAJAK PENGHASILAN ATAS HADIAH UNDIAN. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983. Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17. Undang-Undang Dasar 1945;. Penghasilan yang bersifat final. Penyelenggara undian waj...
