stranasppk.bappenas.go.id

dapp.bappenas.go.id

Stranas RR

http://dapp.bappenas.go.id/latar-belakang.html

Melalui Direktorat Analisa Peraturan Perundang-Undangan (DitAPP) diharapkan pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi rancangan dan peraturan perundang-undangan dapat lebih efisien, efektif dan transparan, serta dapat mendorong pemerintah untuk menetapkan kebijakan dan regulasi yang memenuhi prinsip-prinsip proporsionalitas, akuntabilitas, konsistensi, transparansi, partisipatif, dan terintegrasi serta tertuju kepada pemecahan masalah dengan sesedikit mungkin efek yang merugikan masyarakat.

dapp.bappenas.go.id

Stranas RR

http://dapp.bappenas.go.id/stranas-ppk.html

Peluncuran Inpres 7 Tahun 2015. May 26, 2015. Sesuai amanat Perpres No. 55 Tahun 2012, sejak Tahun 2012, Bappenas mengkoordinasikan penyusunan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi PPK) setiap Tahun. Pada Tahun 2013, diterbitkan Inpres No. 1 Tahun 2013 tentang Aksi PPK Tahun 2013, yang kemudian dilan Read more. Finalisasi Aksi PPK 2015. Feb 02, 2015. FGD Penyusunan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015 Sektor Pengadaan Barang dan Jasa. Jan 15, 2015. Jan 12, 2015. Pada tanggal 12 ...

dapp.bappenas.go.id

Stranas RR

http://dapp.bappenas.go.id/lainnya.html

Evaluasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 2014. Mar 29, 2016. Surat Menteri PPN atau Bappenas tentang Simplifikasi Regulasi. Mar 17, 2016. Mar 16, 2016. Lampiran Nota Dinas Deputi (KRITERIA KERANGKA REGULASI YANG MENDUKUNG 18 PROGRAM DAN PRIORITAS RKP 2017). Feb 17, 2016. Direktorat Analisa Peraturan Perundang-Undangan. Jl Taman Suropati No.2. Menteng - Jakarta Pusat 10310. Telp and Fax. : 021 3924446. Email : dit.app@bappenas.go.id.

dapp.bappenas.go.id

Stranas RR

http://dapp.bappenas.go.id/profil.html

Evaluasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 2014. Mar 29, 2016. Surat Menteri PPN atau Bappenas tentang Simplifikasi Regulasi. Mar 17, 2016. Mar 16, 2016. Lampiran Nota Dinas Deputi (KRITERIA KERANGKA REGULASI YANG MENDUKUNG 18 PROGRAM DAN PRIORITAS RKP 2017). Feb 17, 2016. Direktorat Analisa Peraturan Perundang-Undangan. Jl Taman Suropati No.2. Menteng - Jakarta Pusat 10310. Telp and Fax. : 021 3924446. Email : dit.app@bappenas.go.id.

dapp.bappenas.go.id

Stranas RR

http://dapp.bappenas.go.id/dokumen.html

Evaluasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 2014. Mar 29, 2016. Surat Menteri PPN atau Bappenas tentang Simplifikasi Regulasi. Mar 17, 2016. Mar 16, 2016. Lampiran Nota Dinas Deputi (KRITERIA KERANGKA REGULASI YANG MENDUKUNG 18 PROGRAM DAN PRIORITAS RKP 2017). Feb 17, 2016. Direktorat Analisa Peraturan Perundang-Undangan. Jl Taman Suropati No.2. Menteng - Jakarta Pusat 10310. Telp and Fax. : 021 3924446. Email : dit.app@bappenas.go.id.

dapp.bappenas.go.id

Stranas RR

http://dapp.bappenas.go.id/reformasi-regulasi.html

Sosialisasi dan Penajaman Target Simplifikasi Regulasi. Aug 04, 2016. Kick Off Trilateral Meeting Reformasi Regulasi. May 30, 2016. Sosialisasi Strategi Nasional Reformasi Regulasi Di Makassar. Nov 26, 2015. Peraturan perundang-undangan adalah pedoman berperilaku dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Secara formal, pengertian Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan  menjelaskan bahwa  Read more. Nov 12, 2015. Oct 29, 2015. Mar 29, 2016.

dapp.bappenas.go.id

Stranas RR

http://dapp.bappenas.go.id/kegiatan.html

Evaluasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 2014. Mar 29, 2016. Surat Menteri PPN atau Bappenas tentang Simplifikasi Regulasi. Mar 17, 2016. Mar 16, 2016. Lampiran Nota Dinas Deputi (KRITERIA KERANGKA REGULASI YANG MENDUKUNG 18 PROGRAM DAN PRIORITAS RKP 2017). Feb 17, 2016. Direktorat Analisa Peraturan Perundang-Undangan. Jl Taman Suropati No.2. Menteng - Jakarta Pusat 10310. Telp and Fax. : 021 3924446. Email : dit.app@bappenas.go.id.

dapp.bappenas.go.id

Stranas RR

http://dapp.bappenas.go.id/page.php?module=article&page=detail&id=128

Round Table Discusion Rancangan Undang Undang Minyak dan Gas Bumi. Meski dinyatakan bahwa sektor energi sangat bermanfaat bagi kepentingan nasional, sesungguhnya, banyak negara telah melewatkan peluang mendapatkan manfaat dari kekayaan SDA akibat kesalahan manajemen dan korupsi. Berdasarkan survei Indeks Tata Kelola SDA (. Menjamin terlaksana dan terkendalinya minyak dan gas bumi sebagai sumber daya alam dan sumber daya pembangunan yang bersifat strategis dan vital;. Dalam rangka konsolidasi bersama masu...

dapp.bappenas.go.id

Stranas RR

http://dapp.bappenas.go.id/publikasi.html

Evaluasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 2014. Mar 29, 2016. Surat Menteri PPN atau Bappenas tentang Simplifikasi Regulasi. Mar 17, 2016. Mar 16, 2016. Lampiran Nota Dinas Deputi (KRITERIA KERANGKA REGULASI YANG MENDUKUNG 18 PROGRAM DAN PRIORITAS RKP 2017). Feb 17, 2016. Buku Strategi Nasional Reformasi Regulasi. Sep 17, 2015. Inpres 7 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2015. May 06, 2015. Buku Saku RPJMN 2015-2019 Terkait Tata ruang dan Pertahanan. Oct 2...

dapp.bappenas.go.id

Stranas RR

http://dapp.bappenas.go.id/personil.html

Evaluasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 2014. Mar 29, 2016. Surat Menteri PPN atau Bappenas tentang Simplifikasi Regulasi. Mar 17, 2016. Mar 16, 2016. Lampiran Nota Dinas Deputi (KRITERIA KERANGKA REGULASI YANG MENDUKUNG 18 PROGRAM DAN PRIORITAS RKP 2017). Feb 17, 2016. Direktorat Analisa Peraturan Perundang-Undangan. Jl Taman Suropati No.2. Menteng - Jakarta Pusat 10310. Telp and Fax. : 021 3924446. Email : dit.app@bappenas.go.id.